Revolusi Posyandu sebagai Solusi Peningkatan Pelayanan Kesehatan dalam Mengatasi Masalah Gizi Buruk di Medan

KARYA TULIS ILMIAH
Diajukan Untuk Mengikuti Kompetisi Karya Tulis Ilmiah (KKTM) Tingkat Perguruan Tinggi
Tahun 2008


DITULIS OLEH :

HASRONI FATHURRAHMAN
NIM : 050100234





















PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER
FAKULTAS KEDOKTERAN
KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah Yang Maha Esa, berkat rahmat dan karunia-Nya, karya tulis ilmiah yang berjudul: “Revolusi Posyandu sebagai Solusi Peningkatan Pelayanan Kesehatan dalam Mengatasi Masalah Gizi Buruk di Medan” dapat diselesaikan. Makalah ini diajukan untuk mengikuti kompetisi karya tulis mahasiswa (KKTM) yang diadakan oleh Dinas Pendidikan, dengan tema:
“ Peningkatan Daya Saing Bangsa berbasis Keunggulan Lokal”
Ucapan terima kasih saya persembahkan untuk dr. Isti Ilmiati Fujiati yang berperan sebagai dosen pembimbing dalam penulisan karya ilmiah ini juga terimakasih saya haturkan kepada ayah, teman-teman dan semua pihak yang terlibat dalam penulisan karya ilmiah ini. Peningkatan angka gizi buruk di Indonesia khususnya di Medan telah mengkhawatirkan pemerintah dan masyarakat. Menanggapi kenyataan tersebut penanganan kekurangan gizi memerlukan pendekatan secara menyeluruh dalam bentuk program yang melibatkan berbagai sektor terkait. Dalam hal ini diharapkan konsep revolusi posyandu dalam meningkatkan pelayanan kesehatan merupakan suatu solusi aplikatif yang mampu mengatasi masalah gizi buruk di Medan.
Saya berterima kasih kepada siapa saja yang mau memberikan kritik dan saran dalam hal peningkatan dan perbaikan karya tulis ilmiah ini Dan saya harap karya tulis yang saya ini dapat bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat.


Medan, 07 April 2008



Penulis
DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.............................................................................................. i
LEMBAR PENGESAHAN...............................................................................ii
KATA PENGANTAR........................................................................................iii
DAFTAR ISI.......................................................................................................iv
RINGKASAN......................................................................................................v
BAB 1 PENDAHULUAN
A. Latar Belakang.....................................................................................1
B. Identifikasi Masalah.............................................................................3
C. Batasan Masalah .................................................................................3
D. Rumusan Masalah ..............................................................................3.
E. Tujuan Penulisan.................................................................................4
F. Manfaat Penulisan...............................................................................4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA
A. Peran Posyandu dalam Mengatasi Masalah Gizi……………………5
B. Masalah yang terjadi di Posyandu…………………………………..6
C. Upaya yang Pernah Dilakukan Pemerintah dalam
Mengatasi Masalah Kesehatan.........................................................8
BAB 3 METODE PENULISAN
A. Metode Penulisan…………………………………………………..11
B. Metode Analisa Data……………………………………………….11
C. Sistematika Penulisan………………………………………………12
BAB 4 PEMBAHASAN
Konsep Revolusi Posyandu dalam Mengatasi Masalah Gizi Buruk………..13
B. Hasil dan Evaluasi di Posyandu……………………………………………..21
BAB 5 PENUTUP
A. Kesimpulan..........................................................................................24
B. Rekomendasi.......................................................................................24
DAFTAR PUSTAKA..........................................................................................25
CURRICULUM VITAE PENULIS

























RINGKASAN

”Revolusi Posyandu sebagai Solusi Peningkatan Pelayanan Kesehatan dalam Mengatasi Masalah Gizi Buruk di Medan”

Peningkatan jumlah anak balita yang mengalami status gizi buruk di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan meningkat, di mana pada tahun 2005 ditemukan 1,8 juta balita dengan status gizi buruk dan pada tahun 2006 menjadi 2,3 juta balita menderita gizi buruk, sementara masih ada 5 juta lebih anak balita lainnya yang mengalami status gizi kurang.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Pemkot Medan jumlah penderita gizi buruk Kota Medan pada 2007 sebanyak 464 jiwa. "Ini merupakan contoh belum maksimalnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Oleh karena itu harus dilakukan penanganan yang serius….,"(Ahmad Arif, 2008)
Menanggapi masalah gizi di medan yang semakin meningkat, peningkatan pelayanan kesehatan yang dikonsentrasikan kepada posyandu perlu ditingkatkan mengingat pasifnya kegiatan posyandu dan menurunnya angka kunjungan pasien ke posyandu. Dalam hal ini perlu revitalisasi posyandu dengan meningkatkan dan memperbaiki semua fasilitas dan sistem pelayanan agar dapat menjaga dan mengkontrol status gizi anak di Medan.
Sesuai dengan batasan masalah di atas maka dalam tulisan ini akan diungkapkan suatu konsep revolusi posyandu sebagai solusi peningkatan pelayanan kesehatan dalam mengatasi masalah gizi buruk di Medan






BAB 1
PENDAHULUAN


A. Latar Belakang
Tujuan utama pembangunan nasional adalah peningkatan kualitas SDM yang berkelanjutan. Berdasarkan visi pembangunan dalam rangka mewujudkan Indonesia sehat 2010, visi pembangunan gizi adalah mewujudkan keluarga mandiri sadar gizi untuk mencapai status gizi keluarga yang optimal. Visi tersebut sejalan dengan sasaran global dan perkembangan keadaan gizi masyarakat, rumusan tujuan umum program pangan dan gizi tahun 2001-2005 yaitu menjamin ketahanan pangan tingkat keluarga, mencegah dan menurunkan masalah gizi, mewujudkan hidup sehat dan status gizi yang optimal. Menyadari faktor penyebab masalah gizi yang sangat komplek dan arah kebijakan desentralisasi, maka perlu dirumuskan strategi program gizi khususnya pada program perbaikan gizi, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan nomor: 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan tata kerja Departemen Kesehatan.(1,2)
Keadaan gizi dapat dipengaruhi oleh keadaan fisiologis, dan juga oleh keadaan ekonomi, sosial, politik dan budaya. Kondisi negara yang mengalami keterpurukan ekonomi memberi dampak bagi kelangsungan kesehatan masyarakat yang menurunkan produktivitas kerja sehingga pada akhirnya menyebabkan terhambatnya pembangunan nasional. Hal ini juga ditambah lagi dengan rendahnya anggaran yang diterima pada bidang kesehatan sebesar 2,6% dari APBN yang seharusnya minimal 6 %, membuat tingkatkesehatan semakin terpuruk. Ini ditandai dengan meningkatnya penderita gizi buruk dikalangan golongan rentan seperti bayi, anak, ibu dan remaja. Pada saat ini, selain dampak dari krisis ekonomi yang masih terasa, juga keadaan dampak dari bencana nasional mempengaruhi status kesehatan pada umumnya dan status gizi khususnya.(1,2)
Peningkatan jumlah anak balita yang mengalami status gizi buruk di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan meningkat, di mana pada tahun 2005 ditemukan 1,8 juta balita dengan status gizi buruk dan pada tahun 2006 menjadi 2,3 juta balita menderita gizi buruk, sementara masih ada 5 juta lebih anak balita lainnya yang mengalami status gizi kurang.(3)
Berdasarkan data statistik Kesehatan Depkes RI tahun 2005 dari 241.973.879 penduduk Indonesia sebanyak enam persen atau sekitar 14.500.000 orang menderita gizi buruk. Sebagian besar penderita gizi buruk tersebut adalah Balita. Jumlah itu lebih sedikit dari jumlah tahun-tahun sebelumnya, sehingga meskipun sekarang hampir setiap hari terjadi gizi buruk, namun tidak setinggi kasus gizi buruk pada tahun 2003-2004 sebagai imbas dari krisis moneter.(3)
Hal itu terkait belum membaiknya pendapatan per kapita rumah tangga. Berdasarkan pemantauan KSM Tunas Bangsa, kesulitan ekonomi keluarga akan sangat mempengaruhi kondisi gizi keluarga. "Tak sedikit Balita yang telah berhasil keluar dari kondisi gizi buruk, namun kondisi gizinya kembali menurun akibat keluarga tidak mampu meningkatkan pendapatan," (Endang Agustini Syarwan, 2007)
Penyakit gizi buruk dan kurang nutrisi sebenarnya tidak hanya dimonopoli oleh keluarga dengan tingkat ekonomi rendah. Keluarga dengan tingkat ekonomi yang mapan pun bisa terjangkiti penyakit gizi buruk, akibat ketidaktahuan masyarakat terhadap gizi."Gizi buruk bukan hanya masalah ketidakmampuan tetapi juga karena ketidaktahuan masyarakat, misalnya dalam menyusun menu makanan yang variatif dan bernutrisi cukup," (Edith Sumedi, 2007)
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Pemkot Medan jumlah penderita gizi buruk Kota Medan pada 2007 sebanyak 464 jiwa. "Ini merupakan contoh belum maksimalnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Oleh karena itu harus dilakukan penanganan yang serius….,"(Ahmad Arif, 2008)
Menanggapi masalah gizi di medan yang semakin meningkat, peningkatan pelayanan kesehatan yang dikonsentrasikan kepada posyandu perlu ditingkatkan mengingat pasifnya kegiatan posyandu dan menurunnya angka kunjungan pasien ke posyandu. Dalam hal ini perlu revitalisasi posyandu dengan meningkatkan dan memperbaiki semua fasilitas dan sistem pelayanan agar dapat menjaga dan mengkontrol status gizi anak di Medan.
Apabila masalah gizi ini tidak tuntas dan mengalami peningkatan yang signifikan maka hal yang ditakutkan yakni pada akhirnya generasi yang akan datang tidak tangguh untuk menghadapi segala persaingan secara global.

B. Identifikasi Masalah
Salah satu masalah kesehatan yang sudah lama terjadi dan perlu disikapi dengan serius adalah masalah kualitas pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan masalah gizi buruk di Medan yang semakin marak belakangan ini sampai merenggut nyawa bayi dan balita.

C. Batasan Masalah
Banyaknya masalah gizi buruk yang terjadi di Indonesia, khususnya di Medan yang belum tuntas. Maka diperlukan suatu pembatasan masalah mengenai perwujudan revolusi posyandu yang strategis, aplikatif yang melibatkan semua sektor potensial baik dari segi tenaga pelayanan kesehatan maupun masyarakat sendiri yang terukur dan berkesinambungan di bawah naungan puskesmas

D. Rumusan Masalah
Sesuai dengan batasan masalah di atas maka dalam tulisan ini akan diungkapkan kondisi yang ada, yaitu: mengingat adanya krisis tenaga kesehatan (health worker crisis) terkait jumlah, kualitas dan distribusinya baik di Indonesia maupun secara global, diperlukan suatu strategi untuk mengatasinya. Untuk itu akan diuraikan bagaimana revolusi posyandu sebagai Solusi Peningkatan Pelayanan Kesehatan dalam Mengatasi Masalah Gizi Buruk di Medan


E. Tujuan Penulisan

Membantu dalam memberikan solusi efektif dan aplikatif dari revolusi posyandu dalam hal peningkatan kualitas pelayanan kesehatan untuk mengurangi masalah gizi yang terjadi pada bayi dan balita di Indonesia pada umumnya dan di Medan pada khususnya.

F. Manfaat Penulisan
Memberi solusi dalam mengatasi masalah kesehatan dan gizi anak melalui revolusi posyandu yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan profesionalitas dari posyandu di Indonesia.


















BAB 2
TELAAH PUSTAKA



A. Peran Posyandu dalam Mengatasi Masalah Gizi
Pos pelayanan terpadu ini merupakan wadah titik temu antara pelayanan professional dari petugas kesehatan dan peran serta masyarakat dalam menanggulangi masalah kesehatan masyarakat, terutama dalam upaya penurunan angka kematian bayi dan angka kelahiran. Penyelenggaraanya dilaksanakan oleh kader yang telah dilatih dibidang kesehatan dan KB, dimana anggotanya berasal dari PKK, tokoh masyarakat dan pemudi. Kader kesehatan merupakan perwujudan peran serta aktif masyarakat dalam pelayanan terpadu, dengan adanya kader yang dipilih oleh masyarakat, kegiatan diperioritaskan pada lima program dan mendapat bantuan dari petugas kesehatan terutama pada kegiatan yang mereka tidak kompeten memberikannya. Tujuan penyelenggaraan Posyandu Menurut Depkes tujuan diselenggarakan Posyandu adalah untuk (4,5,8):
1. Mempercepat penurunan angka kematian bayi, anak balita dan angka kelahiran.
2. Mempercepat penerimaan NKKBS.
3. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatankegiatan kesehatan dan lainnya yang menunjang, sesuai dengan kebutuhan.
Posyandu dapat dikembangkan dari pos penimbangan, pos imunisasi, pos KB desa, pos kesehatan ataupun pembentukan yang baru. Satu posyandu sebaiknya melayani seratus (100) balita/700 penduduk atau disesuaikan dengan kemampuan petugas dan keadaan setempat, geografis, jarak antara rumah, jumlah kepala keluarga dalam kelompok dan sebagainya. Posyandu sebaiknya berada pada tempat yang mudah didatangi oleh masyarakat dan ditentukan sendiri. Dengan demikian kegiatan posyandu dapat dilaksanakan dipos pelayanan yang sudah ada, rumah penduduk, balai desa, tempat pertemuan RK/RT atau ditempat khusus dibangun masyarakat. Penyelenggaraan dilakukan dengan “pola lima meja” sebagaimana diuraikan antara lain:
Meja 1: pendaftaran
Meja 2: penimbangan bayi dan anak balita
Meja 3: pengisian KMS (kartu menuju sehat)
Meja 4: peyuluhan perorangan
- Mengenai balita berdasarkan penimbangan, berat badan yang naik/tidak naik, diikuti dengan pemberian makanan tambahan, pralit dan vitamin A dosis tinggi.
- Terhadap ibu hamil yang resiko tinggi, diikuti dengan pemberian zatgizi.
- Terhadap PUS agar menjadi peserta KB lestari, diikuti dengan
pemberian kondom, pil ulangan atau tablet busa.
Meja 5: Pelayanan tenaga propesional meliputi pelayanan KIA, KB, Imunisasi dan pengobatan, serta pelayanan disesuaikan dengan kebutuhan setempat.

B. Masalah yang terjadi di Posyandu(4,5,8)
a. Kader Posyandu sering berganti-ganti tanpa diikuti dengan “pelatihan atau
Retraining sehingga kemampuan tehnis gizi kader yang aktif tidak memadai. Hal
ini mengakibatkan kegiatan pemantauan pertumbuhan balita tidak dapat
dilakukan secara optimal sehingga upaya pencegahan timbulnya kasus gizi
kurang dan buruk menjadi kurang efektif
b. Kemampuan kader Posyandu dalam melakukan “konseling dan penyuluhan gizi”
sangat kurang sehingga aktifitas pendidikan gizi menjadi macet.
Akhirnya balita yang datang hanya ditimbang, dicatat/dituliskan hasil
penimbangannya di KMS (Buku KIA) tanpa dimaknakan, kemudian mengambil
jatah PMT dan pulang. Balita yang sudah selesai mendapatkan immunisasi
lengkap tidak mau lagi datang di Posyandu, karena merasa tidak memperoleh
“manfaat apa-apa”.
c. Penurunan kapabilitas Puskesmas sejak krisis ekonomi dan “reformasi”
sehingga kemampuan membina dan memberikan fasilitas teknis kepada
Posyandu melemah (menurun), sehingga mengakibatkan :
1. Penjaringan kasus gizi buruk tidak dapat dilaksanakan secara optimal,
sehingga banyak kasus gizi buruk yang tidak tertangani secara “adekuat”
2. Rujukan kasus menjadi terhambat sehingga “intervensi kasus gizi buruk” menjadi tidak optimal.
d. Dana operasional posyandu sangat menurun dan sarana opersional Posyandu telah
banyak yang rusak atau tak layak pakai, tetapi tidak diganti atau penggantian
sangat tidak memadai sehingga banyak Posyandu yang terpaksa tidak
melaksanakan aktivitasnya atau beraktivitas secara tidak maksimal karena harus
bergantian dengan Posyandu lain. Peralatan tersebut adalah : Timbangan Dacin
(dengan sarung timbangnya), alat ukur panjang/tinggi badan, alat-alat peraga
penyuluhan (missal lembar balik, Poster dll), Buku KIA/KMS. Selain itu dana
operasional Posyandu tidak/makin kurang tersedia sehingga Posyandu menjadi
tersendat. Kondisi ini terkait dengan
1. Otonomi tidak selalu menjamin Posyandu sebagai hal yang penting dalam pembangunan kesehatan sehingga tidak dijadikan prioritas, baik dari segi dana maupun pengembangannya.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki dana yang cukup untuk mengembangkan dan melestarikan Posyandu
3. Kemampuan ekonomi masyarakat semakin menurun sejak terjadinya krisis ekonomi tahun 1997, sehingga kemandirian masyarakat dalam mempertahankan/melestarikan Posyandu menjadi sangat kurang
e. Dukungan para stakeholder di tingkat daerah (desa dan kecamatan), LSM, swasta dan organisasi keagamaan dalam kegiatan Posyandu belum bermakna sehingga belum dapat mengangkat kembali kegiatan Posyandu
f. Masyarakat (keluarga balita gizi buruk) banyak yang menolak untuk dirawat/dirujuk ke Puskesmas Perawatan/Rumah Sakit dengan berbagai alasan social – ekonomi – budaya., sehingga banyak kasus gizi buruk tidak tertangani atau tertangani secara tidak tuntas.
g. Posyandu hanyalah menjadi tempat masyarakat mengharapkan pemerintah, dan akan kehilangan partisipasi manakala pemerintah sudah tidak terlibat lagi. Masyarakat terbiasa memperoleh segala sesuatu dari pemerintah. Masyarakat tidak melihat bahwa diri, kesehatan komunitasnya dan kelompoknya seharusnya menjadi tanggung jawabnya juga..
h. Dalam pelaksanaan kegiatan di posyandu fungsi manajemen belum berjalan dengan baik, yang digambarkan dengan keberadaan SDM, dana/pembiayaan, sarana dan peralatan serta koordinasi yang dilakukan puskesmas dalam pelaksanaan kegiatan posyandu.
i. Sarana dan peralatan yang ada di puskesmas dan posyandu masih kurang.
j. Dana yang digunakan puskesmas untuk kegiatan posyandu sangat minim sekali, dari informsi kepala puskesmas sebagian besar mengatakan bahwa satu-satunya dana yang ada di puskesmas untuk kegiatan posyandu berasal dari dana PKPS BBM. Puskesmas tidak memiliki dana operasional yang berasal dari APBD dan APBN. Anggaran yang diberikan untuk masalah kesehatan seharusnya memadai bukan saja untuk mengadaan tenaga kesehatan di Puskesmas tetapi juga untuk program-program kesehatan.

C. Upaya yang Pernah Dilakukan Pemerintah dalam Mengatasi Masalah Kesehatan(4,5,9)
1. Melakukan perbaikan gizi berupa pemantauan dan promosi pertumbuhan balita, pendidikan gizi, suplemen zat gizi (vit A, Fe, Yod), pelayanan gizi (tatalaksana gizi buruk) dan fortifikasi bahan makanan.
2. Melakukan penanggulangan anemia gizi pada ibu hamil, wanita usia subur dan balita.
3. Meningkatkan pemberian ASI eksklusif dan MP-ASI.
4. Melakukan penanggulangan gizi kurang termasuk pemantauan pertumbuhan anak, pemberian makanan tambahan (PMT) dan survei kewaspadaan pangan dan gizi.
5. Menyediakan suplementasi vitamin A, yodium, zat besi.
6. Melakukan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan imunisasi.
7. Melakukan pencegahan dan pemberantasan ISPA, diare, malaria, dan tuberkulosis.
8. Melakukan eliminasi tetanus neonatorum.
9. Melakukan imunisasi untuk 7 macam antigen termasuk upaya Eradikasi Polio dan Reduksi Campak.
10. Melakukan promosi perilaku hidup bersih dan sehat, promosi kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pencegahan kecelakaan dan cedera pada anak
11. Melakukan pemberdayaan keluarga.
12. Meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku ibu, suami (ayah), wali anak dan pengasuh anak dalam perawatan dan pengasuhan anak dini usia (0-6 tahun).
13. Meningkatkan perilaku mencari pertolongan kesehatan (health seeking care) secara tepat waktu ke tenaga profesional.
14. Melakukan pemberdayaan masyarakat.
15. Meningkatkan upaya kesehatan berbasis masyarakat antara lain melalui revitalisasi Posyandu, pemanfaatan Polindes.
16. Melaksanakan berbagai pelatihan bagi kader, tokoh masyarakat dan tenaga sukarela lainnya dalam rangka mengaktifkan berbagai kegiatan kesehatan berbasis masyarakat.
17. Mengembangkan kewaspadaan dan kesiagaan masyarakat dalam menanggulangi berbagai masalah kesehatan ibu dan anak.
18. Mengembangkan peran aktif LSM, organisasi profesi dan swasta, organisasi pemuda, Saka Bakti Husada, dan sebagainya, dalam upaya peningkatan derajat kesehatan anak.
19. Melakukan penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi kesehatan, metode pengelolaan pelayanan kesehatan yang efisien, prinsip perencanaan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang ramah anak, serta pengembangan sistem informasi kesehatan dan manajemen kesehatan.
20. Pemantauan Pertumbuhan Balita, yang dilakukan di Pos yandu
21. Penjaringan dan rujukan perawatan gizi buruk baik ke Puskesmas maupun Rumah Sakit dengan menggunakan dana APBD, APBN dan PKPS BBM kepada semua kasus yang ditemukan
22. Pemberian Makanan Tambahan kepada anak balita gizi kurang /buruk gakin
23. Paket Gizi Komprehensif bagi Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK) dari keluarga miskin.
24. Pemberian bantuan dana pemberdayaan keluarga gizi.
25. Advokasi kepada stakeholder (eksekutif dan legislative), baik di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota
26. Memantapkan koordinasi lintas sektor melalui forum Tim Kewaspadan Pangan dan Gizi
27. Melakukan pelatihan secara berjenjang “Tata laksana Gizi Buruk” dan penanggulangan gizi buruk kepada semua Petugas Kabupaten/Kota
28. Meningkatkan dan mengembangkan kembali upaya pendidikan gizi kepada masyarakat, baik secara langsung di Posyandu.
29. Gerakan PKK yang sepenuhnya membantu pelaksanaan kegiatan Posyandu dan pemberdayaan masyarakat, Bapermas dalam melembagakan Posyandu dan pemberdayan masyarakat












BAB 3
METODE PENULISAN



A. Metode Penulisan
Karya tulis ini merupakan tinjauan pustaka yang membahas tentang revolusi posyandu sebagai solusi peningkatan pelayanan kesehatan dalam mengatasi masalah gizi buruk di Medan. Data dalam karya tulis ini dikumpulkan dari membaca, menemukan, mengutip, membahas dengan analisa sesuai data-data yang selanjutnya menghasilkan alternatif pemecahan masalah dan menyimpulkan secara langsung bahan-bahan yang berhubungan dengan topik karya tulis, yaitu jurnal ilmiah kedokteran, buku-buku yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan puskesmas dan posyandu dalam menghatasi masalah gizi.
Data dari internet didapat dengan menggunakan mesin pencari www.google.com, www.yahoo.com dan www.msn.com.
B. Metode Analisa Data
Data dianalisa dengan menggunakan metode pendekatan terhadap masalah yang ada di masyarakat khususnya wilayah medan dan dilanjutkan dengan menjabarkan secara rinci mengenai revolusi posyandu sebagai solusi peningkatan pelayanan kesehatan dalam mengatasi masalah gizi buruk di Medan.




C. Sistematika Penulisan
Langkah-langkah dalam menyusun karya tulis:

1 Menentukan Judul
Judul karya tulis adalah: “Revolusi Posyandu sebagai Solusi Peningkatan Pelayanan Kesehatan dalam Mengatasi Masalah Gizi Buruk di Medan.”.
2 Menentukan Jenis Data yang Dikumpulkan
Data-data yang dikumpulkan adalah data-data yang berhubungan dengan masalah, pedoman upaya penanggulangan gizi buruk, status gizi ibu dan anak, evaluasi puskesmas dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan posyandu.

3 Menentukan Kerangka Penulisan
Kerangka penulisan disusun berdasarkan format penulisan LKTM tahun 2008, disertai penambahan beberapa sub bab yang diperlukan dalam format yang ditentukan.
4 Menyusun Pembahasan
Pembahasan disusun berdasarkan kerangka yang telah dibuat dan data yang diperoleh. Pada bagian pembahasan terdapat analisis pembahasan dan sintesis solusi.
5 Menyimpulkan Data
Kesimpulan diambil berdasarkan analisis permasalahan, rekomendasi berupa transfer gagasan diambil setelah membuat sintesis.


BAB 4
PEMBAHASAN



B. Konsep Revolusi Posyandu dalam Mengatasi Masalah Gizi Buruk
Layaknya sebuah manajemen dari posyandu harus memiliki unsur-unsur yang terdiri dari: input, proses dan output. Hal ini sangat diperlukan dalam mengkonsep suatu kegiatan dalam pelayanan kesehatan agar dapat terukur dan terevaluasi lebih lanjut demia mempermudah pemantauan dan pengkontrolan masalah gizi buruk. Berikut di bawah ini akan dijabarkan satu persatu mengenai konsep revolusi dari posyandu dan disertai dengan skema konsep revolusi posyandu
1. Input
a. Suber Daya Manusia, yang terdiri dari:
1. Para Kader Kesehatan
Dalam hal ini perlu dilaksanakan seleksi terhadap kader-kader kesehatan yang berkualitas dan yang memiliki komitmen terhadap tugas dan amanah yang diembankan kepadanya. Dibawah ini salah satu persyaratan umum yang dapat dipertimbangkan untuk pemilihan calon kader.
- Dapat baca, tulis dengan bahasa Indonesia
- Secara fisik dapat melaksanakan tugas-tugas sebagai kader
- Mempunyai penghasilan sendiri dan tinggal tetap di desa yang bersangkutan.
- Aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial maupun pembangunan desanya
- Dikenal masyarakat dan dapat bekerjasama dengan masyarakat calon kader lainnya dan berwibawa
- Sanggup membina paling sedik 10 Kepala Keluarga (KK) untuk meningkatkan keadaan kesehatan lingkungan
- Diutamakan mempunayai keterampilan
Dr. Ida Bagus, mempunyai pendapat lain mengenai persaratan bagi seorang
kader antara lain:
- Berasal dari masyarakat setempat.
- Tinggal di desa tersebut.
- Tidak sering meninggalkan tempat untuk waktu yang lama.
- Diterima oleh masyarakat setempat.
- Masih cukup waktu bekerja untuk masyarakat disamping mencari nafkah lain.
- Sebaiknya yang bisa baca tulis.
Dari persyaratan-persyaratan yang diutamakan oleh beberapa ahli diatas
dapatlah disimpulkan bahwa kriteria pemilihan kader kesehatan antara lain, sanggup
bekerja secara sukarela, mendapat kepercayaan dari masyarakat serta mempunya
krebilitas yang baik dimana perilakunya menjadi panutan masyarakat, memiliki jiwa
pengabdian yang tinggi, mempunyai penghasilan tetap, pandai baca tulis, sanggup
membina masayrakat sekitarnya.
Kader kesehatan mempunyai peran yang besar dalam upanya meningkatkan
kemampuan masyarakat menolong dirinya untuk mencapai derajat kesehatan yang
optimal. Selain itu peran kader ikut membina masyarakat dalam bidang kesehatan
dengan melalui kegiatan yang dilakukan baik di Posyandu.(13)
2. Partisipasi Masyarakat
Partisipasi masyarakat diwujudkan dalam bentuk penyediaan SDM dalam hal ini adalah penyediaan kader, penyuluhan kesehatan, pembiayaan dan penyediaan sarana dan peralatan.
3. Pejabat Kesehatan
Pejabat-pejabat yang ditunjuk untuk menangani masalah kesehatan juga sebaiknya seorang pejabat yang cakap dan memang mengetahui akar masalah kesehatan yang sedang terjadi pada bangsa ini.
b. Informasi
1. Meningkatkan sistim surveilance monitoring dan informasi kesehatan, dengan upaya:
- Setiap kejadian penyakit dan kasus gizi buruk terlaporkan secara cepat kepada kepala desa/lurah untuk kemudian diteruskan ke instansi kesehatan terdekat.
- Setiap kejadian luar biasa (KLB) dan wabah penyakit tetanggulangi secara
cepat dan tepat, sehingga tidak menimbulkan dampak kesehatan masyarakat.
- Semua ketersediaan farmasi, makanan dan pembekalan kesehatan memenuhi syarat.
- Berfungsinya sistem informasi kesehatan yang evidence based di seluruh Indonesia.
c. Bantuan
1. Subsidi langsung
Subsidi diberikan dalam bentuk paket dana untuk pembelian makanan tambahan dan penyuluhan kepada balita gizi buruk dan ibu hamil kurang energi kronis
Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah :
(1) Identifikasi sasaran yang perlu disubsidi (target sasaran). Target sasaran ditentukan berdasarkan hasil antropometri yang dilaksanakan langsung di lapangan dengan beberapa tambahan kriteria antara lain : balita dan Ibu hamil tergolong miskin, jumlah anggota keluarga lebih dari 3, kondisi rumah dan sarana air bersih kurang memadai.
(2). Distribusi dana subsidi secara langsung ke keluarga melalui bidan di desa. Bidan di desa menjelaskan cara penggunaan dana.
(3). Evaluasi PMT : penggunaan dana dan perubahan status gizi
2. Meningkatkan pembiayaan kesehatan, dengan upaya :
- Pembangunan kesehatan memperoleh prioritas penganggaran pemerintah pusat dan daerah.
- Anggaran kesehatan pemerintah diutamakan untuk upaya pencegahan dan
promosi kesehatan.
- Terciptanya sistem jaminan pembiayaan kesehatan terutama bagi rakyat miskin.
3. Pendanaan
Sumber dana berasal dari : APBN,donator,sponsor dan sumber lainnya.


d. Pendidikan
Pendidikan kesehatan antara lain: penyuluhan, ikut seminar dan pelatihan dan kegiatan dalam hal pelayanan kesehatan
1. Menghidupkan budaya gotong royong kembali.
Kegiatan-kegiatan kerja bakti baik di masyarakat dan disekolah harus dihidupkan kembali.
2. Peningkatan Pengetahuan mengenai Kesehatan.
Pemerintah perlu lebih giat dalam mengadakan seminar dan penyuluhan mengenai kesehatan dan gizi anak dalam rangka mewujudkan konsep pencegahan penyakit lebih baik daripada mengobati.

2. Proses
a. Puskesmas
1. Koordinasi
Perlu dilakukan upaya peningkatan koordinasi lintas sektor yang dilakukan puskesmas dengan pihak kecamatan dan kelurahan serta instansi lain dalam pelaksanaan kegiatan posyandu
b. Posyandu
Peningkatan peran Posyandu, antara lain (5,8,9):
1. Posyandu Purnama
Posyandu Purnama adalah Posyandu yang melaksanakan kegiatan hari buka dengan frekuensi lebih dari 8 kali per tahun, rata-rata jumlah kader yang bertugas 5 orang atau lebih, cakupan program utama (KIA,KB, Gizi, Imunisasi lebih dari 50 %, dan sudah ada 1 atau lebih program tambahan, dan sudah ada 1 (satu) atau lebih program tambahan, serta cakupan dana sehat < 50 %. 2. Definisi Operasional Posyandu Purnama adalah Posyandu yang melaksanakan kegiatan hari buka dengan frekuensi lebih dari 8 kali per tahun, rata-rata jumlah kader yang bertugas 5 orang atau lebih, cakupan program utama (KIA,KB, Gizi, Imunisasi lebih dari 50 %, dan sudah ada 1 atau lebih program tambahan, dan sudah ada 1 (satu) atau lebih program tambahan, serta cakupan dana sehat < 50 %. 3. Cara Perhitungan/Rumus Posyandu Purnama = (P: S) x 100% P = Jumlah Posyandu Purnama S = Jumlah seluruh Posyandu 5) Contoh Perhitungan Jumlah seluruh Posyandu Purnama di satu wilayah kerja ada = 75 buah. Jumlah Posyandu Purnama di satu wilayah kerja ada = 30 buah. Posyandu Purnama = 30/75 x 100 % = 40 %. f. Target Target 2010 : 40 % g. Langkah Kegiatan 1) Pengumpulan data : a. Melakukan telaah kemandirian Posyandu di suatu wilayah kerja b. Melakukan rekapitulasi hasil telaah kemandirian Posyandu di suatu wilayah kerja tertentu. c. Melakukan telaah mawas diri terhadap berbagai pihak yang mendukung dalam penyelenggaraan Posyandu. 2) Kegiatan Penyelenggaraan Program a. Melakukan pengkajian masalah, Posyandu ( masalah keterjangkauan dan masalah tingkat perkembangan ) b. Menyusun rencana kegiatan peningkatan strata Posyandu c. Pelaksanaan kegiatan intervensi peningkatan strata Posyandu d. Evaluasi hasil kegiatan 6. Posyandu Mandiri a. Pengertian Posyandu merupakan jenis UKBM yang mempunyai kegiatan prioritas yang meliputi KIA, KB, Gizi, imunisasi dan penanggulangan diare. b. Definisi Operasional Posyandu Mandiri adalah Posyandu yang kegiatannya sudah dilaksanakan secara rutin teratur, rata-rata umlah kader yang bertugas aktif 5 orang atau lebih, cakupan program utamanya sudah baik, ada program tambahan, sudah ada Dana Sehat mengarah ke JPKM dengan cakupan pesertanya lebih dari 50% KK yang ada. c. Cara Perhitungan 1. Rumus Posyandu Mandiri = (P : S) x 100% P = Jumlah Posyandu Mandiri S = Jumlah Posyandu yang ada d. Sumber data : PKK f. Target : Tahun 2010 : >2%
g. Langkah Kegiatan
1) Pengumpulan data :
a. Melakukan telaah kemandirian Posyandu di suatu wilayah kerja
b. Melakukan rekapitulasi hasil telaah kemandirian Posyandu di suatu wilayah kerja tertentu.
c. Melakukan telaah mawas diri terhadap berbagai pihak yang mendukung dalam penyelenggaraan Posyandu.
2) Kegiatan Penyelenggaraan Program
a. Melakukan pengkajian masalah, Posyandu ( masalah keterjangkauan dan masalah tingkat perkembangan )
b. Menyusun rencana kegiatan peningkatan strata Posyandu
c. Pelaksanaan kegiatan intervensi peningkatan strata Posyandu
d. Evaluasi hasil kegiatan
c. Solusi Posyandu dalam Mengatasi Gizi Buruk

1. Pos Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA)
Posdaya adalah forum silaturahmi, komunikasi, advokasi dan wadah kegiatan penguatan fungsi-fungsi keluarga secara terpadu. Dalam hal-hal tertentu bisa juga menjadi wadah pelayanan keluarga secara terpadu, yaitu pelayanan pengembangan keluarga secara berkelanjutan, dalam berbagai bidang, utamanya kesehatan, pendidikan dan wirausaha, agar keluarga bisa tumbuh mandiri di desanya.
2. Pemberdayaan Pos Gizi (Sekarkinasih, 2006)
Mengajarkan berbagai kebiasaan baik dalam mengasuh anak dan tukar pengalaman.
3. Pemberdayaan keluarga di bidang kesehatan dan gizi
Keluarga memainkan peran penting dalam upaya peningkatan kesehatan dan pengurangan resiko (Friedman, 1998). Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi) adalah keluarga yang seluruh anggota keluarganya melakukan perilaku gizi seimbang, mampu mengenali masalah kesehatan dan gizi bagi setiap anggota keluarganya, dan mampu mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah gizi yang dijumpai oleh anggota keluarganya.
a. Kegiatan operasional yang dilaksanakan adalah:
1. Pemetaan keluarga mandiri sadar gizi oleh dasawisma dalam rangka survey mawas diri masalah gizi keluarga. Bentuk kegiatan yakni:
2. Pelatihan Kadarzi bagi Kader dasawisma
3. Pengadaan bahan-bahan pemetaan
4. Pemetaan, analisa dan tindak lanjutnya
5. Asuhan dan konseling gizi, bentuk kegiatan yakni:
Menyusun standar tata laksana asuhan dan konseling gizi
Melaksanakan kegiatan asuhan dan konseling gizi di setiap sarana pelayanan kesehatan
Melaksanakan kegiatan asuhan gizi melalui penyuluhan kelompok mengenai makanan padat gizi dari bahan lokal
Melaksanakan kegiatan asuhan dan konseling gizi secara profesional.
6. Kampanya keluarga sadar gizi, bentuk kegiatan yakni:
Pesan-pesan Kadarzi melalui kelompok kesenian tradisional
Pesan-pesan Kadarzi melalui media cetak dan elektronik
Untuk mengukur tingkat upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan jumlah dan peran Kadarzi maka perlu dibuat suatu indicator, antara lain:
Seluruh anggota keluarganya melakukan perilaku gizi seimbang yang mencakup 5 indikator yaitu :
1. Keluarga biasa mengkonsumsi aneka ragam makanan
2. Keluarga selalu memantau kesehatan dan pertumbuhan anggota keluarganya, khususnya balita dan ibu hamil
3. Keluarga hanya menggunakan garam beryodium untuk memasak makanannya
4. Keluarga memberi dukungan pada ibu melahirkan untuk memberikan ASI eksklusif
5. Keluarga biasa sarapan/makan pagi.
c. Cara Perhitungan/Rumus
1) Rumus
Keluarga Sadar Gizi = (K : M) X 100%
K = Jumlah keluarga yang telah mempunyai perilaku mencakup 5 indikator kadarzi di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
M = Jumlah keluarga di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
5) Contoh Perhitungan
Dari 100 jumlah keluarga yang telah memenuhi syarat 5 indikator kadarzi ada 65 keluarga.
(65/100) X 100% = 65%
f. Target
Target 2010: 80%
g. Langkah Kegiatan
1) Pelatihan bagi petugas pelaksana pengumpulan data di lapangan.
2) Pengumpulan data
3) Pengadaan formulir pendataan dan buku pedoman
4) Monitoring dan evaluasi
5) Pengolahan data dan penyusunan laporan.

d. Lintas Sektoral
Peran Lintas Sektor yang Diharapkan (Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah.2005) PKK, Bapermas, BBMKP, Dinas Sosial, Perindag, BKKBN, Agama, Pemda. (9,10):

3. Output
Hasil: Bagi masyarakat dan pemerintah untuk ditindak lanjuti langkah selanjutnya
Rekomendasi: membuat rekomendasi buat perkembangan ke depoan sebagai target langkah pelayanan kesehatan yang ingin dicapai

B. Hasil dan Evaluasi di Posyandu
1. Tujuan Evaluasi
Evaluasi ditujukan untuk menilai :
Input : ketenagaan, dana, fasilitas dan sarana pelayanan kesehatan.
Proses : menilai pelaksanaan kegiatan apakah telah mencapai target yang ditetapkan mengidentifikasi kendala dan masalah yang dihadapi serta pemecahannya.
Output : menilai pencapaian setiap kegiatan penanggulangan gizi makro.
Impact : Menilai prevalensi status gizi pada sasaran.

2. Pihak Pelaksana Evaluasi
Pelaksanaan evaluasi akan dilakukan oleh pihak ketiga agar tidak terjadi subjektivitas hasil evaluasi dengan tahap-tahap sebagai berikut :
Penunjukkan pelaksana evaluasi, misalnya LSM di bidang kesehatan, Universitas.
Evaluasi dilaksanakan secara berkesinambungan dengan rentang waktu satu tahun sekali. Akan tetapi setiap 6 bulan dilakukan monitoring terhadap kegiatan yang sedang berjalan.
Hasil evaluasi tahunan digunakan sebagai dasar dalam perencanaan selanjutnya.

3. Evaluasi Kinerja Program Gizi yang Terlaksana
Peningkatan partisipasi masyarakat akan lebih baik apabila adanya komitmen antara puskesmas dengan masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam peningkatan peran masyarakat secara keseluruhan diawali dengan penyusunan, perencanaan kegiatan dan meningkatkan peran tokoh masyarakat dan kader, serta meningkatkan penyuluhan dan penyebaran informasi oleh puskesmas kepada masyarakat. Puskesmas sebagai ujung tombak dinas kesehatan yang bertanggungjawab dalam meningkatkan status gizi masyarakat diwilayah kerjanya, tetapi dalam implementasinya hanya sebatas penanganan kasus pada saat tertentu, langkah-langkah untuk menekan peningkatan kasus gizi buruk


Evaluasi
Posyandu
Puskesmas
SDM
Informasi
Bantuan
P
e
n
d
i
d
i
k
a
n

So
l
u
s
i
Lintas
Sektor
Hasil
Rekomendasi
INPUT
OUTPUT
PROSES


Gambar 1. Skema Konsep Revolusi Posyandu
dalam Mengatasi Masalah Gizi Buruk

BAB 5
PENUTUP



A. Kesimpulan
Masalah gizi tidak hanya diakibatkan karena asupan makan yang kurang, tapi bisa juga disebabkan beberapa hal berikut ini, antara lain: pengetahuan tentang nutrisi yang masih rendah, penyakit-penyakit yang semakin meningkat, ketahanan pangan yang rendah, pola asuh anak, pelayanan kesehatan, keadaan lingkungan, dan keseriusan pemerintah dalam menindaklanjuti masalah kesehatan juga turut berpengaruh. Mengingat bahwa posyandu sebagai linea pertama dan terdekat dengan masyarakat, maka pemerintah perlu mengkonsentrasikan perhatian dan upaya dalam meningkatkan, memperbaiki dan mengaktifkan kembali fungsi posyandu. Oleh sebab itu, penanganan kekurangan gizi memerlukan pendekatan secara menyeluruh dalam bentuk program yang melibatkan berbagai sektor terkait. Dalam hal ini diharapkan konsep revolusi posyandu dalam meningkatkan pelayanan kesehatan merupakan suatu solusi aplikatif yang mampu mengatasi masalah gizi buruk di Medan.

B. Rekomendasi
Dalam mengatasi permasalahan seputar gizi buruk di Medan diharapkan keterlibatan dan peran serta dari semua sektor dan pihak-pihak yang bersangkutan, yang saling berhubungan secara berkesinambungan dan terstruktur serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan sigap, tanggap, sensitif dan spesifik yang langsung berhubungan dengan masyarakat baik di kota maupun di daerah Medan. Perlunya pembenahan dari strategi dan konsep posyandu sekarang di Medan dengan menerapkan konsep revolusi posyandu dalam meningkatkan pelayanan kesehatan diharapkan menjadi solusi aplikatif yang mampu mengatasi masalah gizi buruk di Medan.